Latar belakang

Halaman ini menyajikan semua informasi terkini tentang para tahanan politik (tapol) West Papua mulai dari tahun 2021 sembari kami memperbarui situs web Papuans Behind Bars (PBB). Sejak Gerakan West Papua Melawan tahun 2019 (Gerakan Melawan), Pemerintah Indonesia meningkatkan penggunaan pasal makar dan pidana lainnya terhadap aktivis-aktivis politik West Papua. Sebanyak 1,017 orang ditangkap pada 2019, dua puluh dua orang (22) di antaranya dituduh melakukan makar karena ikut serta menggelar demonstrasi, pasal lain juga dituduhkan terhadap para demonstran, termasuk pasal penghasutan, mengganggu ketertiban umum, perusakan barang, dan pasal-pasal lain yang ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Setelah Gerakan Melawan, pola yang sama terus berlanjut hingga tahun 2020, dengan peraturan pencegahan Covid-19 digunakan untuk mengkriminalisasi demonstran. Sebanyak 18 orang pada tahun itu dikenai pasal makar.

Pada tahun 2021, Pemerintah Indonesia mengumumkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sebagai organisasi teroris. Pengumuman itu amat berdampak di West Papua karena sejumlah alasan. Pertama, pengumuman itu membuat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) punya kekuasaan tambahan untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan menggunakan paksaan terhadap terduga teroris di West Papua. Kedua, deklarasi ini menimbulkan ancaman terhadap kelompok-kelompok politik jalan damai seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan organisasi politik akar rumput lain, yang agenda utamanya adalah melakukan demonstrasi damai menuntut hak menentukan nasib sendiri. Terakhir, kami juga melihat meningkatnya ancaman dari TNI-Polri terhadap aktivis hak asasi manusia dan para pengacara yang memberi bantuan hukum bagi para tapol.

Keterbatasan sumber daya membuat para aktivis dan pengacara tersebut kesulitan mengidentifikasi dan mendaftar seluruh tapol di West Papua. Karenanya, kami menilai peran PBB semakin signifikan dalam menyediakan data yang akurat bagi kelompok-kelompok advokasi di dalam dan di luar Indonesia, serta untuk membantu melindungi tapol dari pelanggaran lebih lanjut atas hak-hak mereka, dengan menarik perhatian publik terhadap kasus mereka. Contoh kerja-kerja PBB dalam menyusun profil para tapol bisa dilihat di bagian bawah halaman ini. Bagian profil tersebut memuat seorang tapol terkemuka yang berasal dari gerakan perlawanan sipil jalan damai dan seorang tahanan dari gerakan perlawanan bersenjata, termasuk informasi tentang kisah pribadi mereka.